ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM KESEHATAN JIWA DI TINJAU DARI ASPEK KEBIJAKAN PEMERINTAH DI KABUPATEN LUWU

ABSTRAK
Latar Belakang: Kesehatan jiwa merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Namun implementasi program kesehatan jiwa belum sepenuhnya optimal. Menurut laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, terdapat 752 kasus ODGJ pada tahun 2022, 821 kasus ODGJ pada tahun 2023 dan 841 kasus pada tahun 2024, termasuk 3 orang yang dipasung. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi program kesehatan jiwa di Kabupaten Luwu ditinjau dari aspek kebijakan pemerintah. Metode: Penelitian ini menggunakan Mix Method dengan pendekatan Sequential Explanatory Design. Dalam hal ini, penelitian dilakukan dengan dua fase secara berurutan yang dimulai dari fase kuantitatif lalu diikuti fase kualitatif. Hasil: Implementasi program kesehatan jiwa di kabupaten Luwu ditinjau dari aspek komunikasi ditemukan tertinggi kategori baik yaitu 34 responden (77,27%), sedangkan kategori kurang hanya 10 responden (22,73 %). Implementasi program kesehatan jiwa di kabupaten Luwu ditinjau dari aspek sumber daya ditemukan tertinggi kategori baik yaitu 29 responden (65,91%), sedangkan kategori kurang termasuk lumayan tinggi, yaitu 15 responden (34,09%). Implementasi program kesehatan jiwa di Kabupaten Luwu ditinjau dari aspek disposisi ditemukan tertinggi kategori baik yaitu 38 responden (86,36 %), sedangkan kategori kurang hanya 6 responden (13,64). Implementasi program kesehatan jiwa di kabupaten Luwu ditinjau dari aspek struktur ditemukan tertinggi kategori baik yaitu 30 responden (68,18 %), sedangkan kategori kurang juga lumayan tinggi, yaitu 14 responden (31,82%). Kesimpulan: Implementasi program Kesehatan jiwa di Kabupaten Luwu ditinjau dari aspek komukasi, sumber daya, disposisi dan struktur termasuk kategori baik. Namun dari aspek sumber daya dan struktur kategori kurang juga masih lumayan tinggi, yaitu masing-masing 34,09% dan 31,82%. Oleh karena itu disarankan kepada pemerintah daerah kiranya dapat memberi dukungan kebijakan, baik berupa regulasi yang diperlukan maupun anggaran untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan jiwa yang berkualitas dan berkelanjutan.
Kata kunci: Kesehatan jiwa, komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur.